picasion
check out picasion gif maker
WUJUDKAN PEMILU YANG BERSIH TANPA POLITIK UANG >>>> DARI GUNUNGKIDUL KITA SELAMATKAN PEMILU INDONESIA

Jumat, 28 Juni 2013

Pernyataan sikap Masyarakat Gunungkidul terkait Carut Marut Seleksi KPU

(sorotgunungkidul.com)--Terkait pemberitaan Timsel KPU Diprotes Calon yang muncul di media cetak dan online, hari ini Aliansi Masyarakat Untuk Transparansi membuat pernyataan sikap. Aliansi ini merupakan gabungan dari beberapa element masyarakat menuntut adanya transparansi timsel KPU dalam melakukan penjaringan calon anggota KPUD Gunungkidul periode 2013-2018.
Aliansi yang terdiri dari Jerami (Jejaring Rakyat Mandiri), IDEA (Institut for Development and Economic Analysis), LKDS (Lembaga Kajian dan Studi Sosial), PI (Pergerakan Indonesia), PUKAT (Perempuan Penggerak Ekonomi Rakyat, PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Karag (Kesatuan Aksi Rakyat Gunungkidul) dan Lesung (Lembaga Studi dan Advokasi Untuk Gunungkidul) menuntut Tim Seleksi KPU segera memberikan pernyataan secara transparan dan professional terkait seleksi calon anggota KPU Gunungkidul.
“Intinya aliansi LSM sangat kecewa dengan kinerja Timsel KPU terkait proses seleksi calon anggota KPU yang menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat luas. Terlebih lagi sebagai lembaga yang demokratis Timsel KPU justru tidak mengindahkan UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.” Kata Danang Ardianta, Koordinator Aliansi Masyarakat Untuk Transparansi, Kamis (27/6/2013).
Disisi lain Danang mengungkapkan, bahwa pernyataan Ketua Tim Seleksi KPU Gunungkidul mengenai hasil seleksi administrasi adalah rahasia negara jelas tidak berdasar, “Karena dalam undang-undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) yang dimaksud rahasia negara adalah yang berkaitan dengan Pertahanan dan Keamanan Negara. Sedangkan ini hanyalah seleksi biasa yang mestinya dilakukan secara adil dan transparan. Untuk itu Aliansi Masyarakat Untuk Transparansi menuntut Timsel KPU untuk membuka informasi secara transparan biar diketahui publik. Jika tidak dilakukan kami akan mendorong peserta yang tidak mendapat ketidak adilan untuk melakukan somasi atau mendaftarkan gugatan ke PTUN,” tegasnya.
Selain itu Aliansi Masyarakat Untuk Transparansi juga menuntut KPU Provinsi DIY melakukan langkah tegas dengan menghentikan proses-proses yang sudah dilakukan Tim Seleksi KPU Gunungkidul untuk bisa diulang secara adil dan transparan. “Selain pernyataan sikap secara terbuka ini, kami juga melayangkan surat ke KPU Provinsi DIY agar segera ditindak lanjuti,” kata Rino Caroko, Sekretaris Aliansi sekaligus wakil dari JERAMI.

Seleksi Anggota KPU, Timsel Tuai Protes

TRIBUNJOGJA.COM, Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul dinilai tidak transparan. Dari 43 pendaftar, tim seleksi (timsel) hanya meloloskan 19 peserta saja yang berhak untuk mengikuti seleksi tahapan selanjutnya.

Sedangkan 24 peserta lainnya dinyatakan tidak lolos seleksi adminsitrasi. Banyaknya peserta yang tidak lolos seleksi administrasi ini menimbulkan tanda tanya terhadap transparansi dari timsel yang ditunjuk langsung oleh KPU DIY tersebut. Sebab, peserta yang dinyatakan tidak lolos seleksi tidak mendapatkan penjelasan mengenai penyebab tidak lolosnya dalam seleksi administrasi.

Seorang warga yang tidak lolos dalam seleksi administrasi, Suharjono, mengaku kalau seluruh kelengkapan syarat pendaftaran sudah dilengkapi semua. Namun, kenyataanya tim seleksi tetap mencoret dirinya karena dianggap tidak memenuhi syarat administrasi.

"Saya hanya ingin menanyakan alasan dari timsel mengapa saya tidak lolos. Seluruh persyaratan sudah saya penuhi namun tidak lolos administrasi," ucapnya, seusai bertemu dengan ketua tim seleksi anggota KPU, Kharis Masduki, di Kantor KPU, Rabu (26/6).

Suharjono mengaku, kecewa dengan timsel yang tidak mau memberika penjelasan mengenai ketidaklolosan dirinya dalam tahap seleksi administrasi.  Menurutnya, para peserta yang ikut mendaftar dalam seleksi anggota KPU memiliki hak untuk mengetahui alasan tidak diloloskannya secara administratif.

"Tadi saya sudah tanya langsung kepada ketua tim selekai apakah berkasnya lengkap atau tidak. Namun malah disuruh bertanya pada diri sendiri apakah berkas yang kemarin dimasukkan sudah lengkap atau belum. Saya ini datang ke KPU untuk menanyakan penyebab ketidaklolosan saya karena sudah merasa melengkapi seluruh syarat yang ditetapkan," jelasnya.

Dia tidak ingin sikap timsel yang tidak mau menjelaskan alasan ketidaklolosan administratif tersebut menjadi preseden buruk dalam proses seleksi anggota KPU Gunungkidul. Untuk itu KPU DIY yang menunjuk langsung anggota Timsel melakukan supervisi terhadap kinerja tim dalam proses seleksi anggota KPU tersebut. "Saya berharap KPU DIY turun tangan. Timsel ini sudah membuat persepsi administrasi sendiri,"ucapnya.

Sementara itu Ketua Timsel anggota KPU Gunungkidul, Kharis Masduki, mengatakan pihaknya sudah melakukan seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihaknya tidak bisa memberikan penjelasan mengenai alasan timsel tidak meloloskan peserta dalam seleksi administrasi karena merupakan rahasia negara.

"Kami ini bekerja secara kolegial dan sudah sesuai dengan aturan. Yang tidak sesuai dengan ketentuan adminstratif, maka tidak kami loloskan. Kami juga tidak bisa memberikan penjelasan tentang alasan peserta dicoret dalam seleksi adminitrasi karena itu sudah menjadi rahasia negara," kilahnya.

Kharis menambahkan, peserta yang lolos seleksi selanjutnya akan mengikuti tes tertulis yang akan dilaksanakan hari Jumat (28/6) besok. Setelah itu akan diambil 10 orang yang kemudian akan mengikuti tes wawancara. "Peserta yang lolos akan mengikuti tes tertulis," imbuhnya.(has)

Selasa, 25 Juni 2013

Forum Silaturrahmi dan Diskusi Politik

Panwaslugk. Bertempat di Resto Joglo Jawa, pada tanggal 24 Juni 2013 bersama dengan  KPU, Panwaslu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Kesbangpol mengadakan silaturrahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda di Gunungkidul.
Dalam kesempatan tersebut banyak hal yang disampaikan oleh masyarakat. Terutama berkaitan dengan proses DCS dan DPS. Masyarakat menilai KPU setengah hati, karena saat ini disatu sisi memohon masukan masyarakat, tapi disisi yang lain KPU tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa mencermati Daftar DCS yang ada.
DCS belum di Share secara terbuka kepada masyarakat lewat ruang-ruang publik secara maksimal. Karena KPU hanya menyampaikan DCS pada Website dan dititipkan ke PPK. Masyarakat berharap, waktu tersisa KPU untuk lebih memaksimalkan untuk sosialisasi terhadap DCS yang ada.
Disisi yang lain Budi Haryanto sebagai wakil dari Panwaslu dalam acara tersebut berharap peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap tahapan pemilu. Karena sangat tidak mungkin tanpa adanya peran serta masyarakat pengawasan dapat optimal.
Budi Haryanto menambahkan, adanya fenomena pragmatis dari Parpol, Bacaleg dan masyarakat dalam Pemilu mendatang. Dalam Pencaleg an Parpol cenderung mencari caleg-caleg yang populer di masyarakat walaupun caleg tersebut bukan kader partai. Begitu juga dengan Bacaleg cenderung sering menjanjikan dengan iming2 finansial dalam mencari dukungan. Masyarakat tidak kalah pragmatisnya. Mereka bahkan membuat proposal untuk pembangunan fasilitas umum kepada bacaleg untuk membantu dengan janji akan mengkondisikan masyarakat untuk memilihnya.
Hal ini menjadi perhatian yang sangat serius dari Panwaslu Gunungkidul. Sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama semestinya memberikan tauladan yang baik dalam proses pendidikan politik ini. (BeHa)

Senin, 10 Juni 2013

KPU Kurang Cermat dalam Verifikasi Bacaleg

Logo Bawaslu
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan menemukan kekurangcermatan dalam proses verifikasi bacaleg yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini didapat dari pengawasan yang dilakukan terhadap proses verifikasi.
Komisioner Bawaslu Daniel Zuhcron menjelaskan, pengawasan dilakukan dengan mengecek sampel. Bawaslu mengambil 1.045 berkas sebagai sampel dari 6.577 total berkas bacaleg yang diverifikasi KPU.
"Kami temukan 86 kasus yang berpotensi bermasalah, ada kekurangcermatan. Ada yang TMS (tidak memenuhi syarat) tapi dinyatakan MS (memenuhi syarat), atau sebaliknya," kata Daniel di Jakarta, Senin (10/6).
Tetapi, menurut dia, Bawaslu tidak berwenang melakukan penilaian. Karena Bawaslu hanya menjalankan fungsi pengawasan. Meski begitu, hasil pengecekan tersebut akan disampaikan ke KPU.
Karenanya, Danie tidak kaget ketika KPU mengumumkan banyak calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dari 6.577 calon yang diajukan, hanya 6.481 yang ditetapkan MS. Sebanyak 79 dinyatakan belum memenuhi syarat, dan 77 calon TMS.
Bawaslu, lanjut Daniel, siap menerima laporan pengaduan dari partai politik dan calon yang tidak puas atas hasil verifikasi KPU. Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 14/2012, temuan pelanggaran bisa dilaporkan selambatnya tujuh hari setelah dugaan pelanggaran ditemukan.
Namun, tidak semua laporan peserta pemilu akan ditindaklanjuti sebagai pelanggaran. Bawalsu akan mengkaji apakah laporan tersebut berpotensi sebagai pelanggaran etik, administratif, atau pidana.
"Mungkin juga yang dianggap pelanggaran oleh partai bukan melanggar menurut kajian Bawaslu," ungkapnya.
Reporter : Ira Sasmita
Redaktur : Mansyur Faqih

Selasa, 04 Juni 2013

Protes Mantan Calon Panwascam

PROTES TERKAIT REKRUITMEN PASWASCAM TERJAWAB
Foto by : Sorot Gunungkidul
(sorotgunungkidul.com)--Protes dari Haryono, warga Jatisari, Sawahan, Ponjong terkait Pelaksanaan Perekrutan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) akhirnya terjawab. Sebagai salah satu peserta yang tidak diterima menjadi anggota Panwascam Haryono menilai dua anggota yang diterima  tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dua Panwascam yang dianggap bermasalah  adalah S Hery Asmoro S.Sos Panwascam Kecamatan Karangmojo yang juga PNS Kecamatan Karangmojo dan Nurlaila Ruhiheti Sarwanti yang diketahui masuk dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mereka dianggap tidak tidak memenuhi prosedur yang berlaku. Hery di anggap sebagai PNS sruktural yang tidak boleh menjadi panwascam. Sedangkan Nurlaila yang diduga mendapat dua gaji dari APBN dan anggota Panwascam.
Protes tersebut akhirnya di jawab oleh Budi Hariyanto Divisi Pengawasan Panwaslu Kabupaten Gunungkidul, Senin (3/6/2013). Dia mengatakan kedua Panwscam tersebut tidak ada masalah mengenai persyaratan.
"S Hery Asmoro memang PNS di Kecamatan Karangmojo, tetapi dia sudah melampirkan surat pengunduran diri pada saat pendaftaran Panwascam. Surat pengunduran dirinya ditandatangani oleh atasan sudah kami terima pada waktu pendaftaran, masa jabatan dia juga diketahui berakhir atau pensiun bulan Agustus 2013," jelasnya.
Budi Hariyanto menambahkan hal tersebut sudah memenuhi perundang-undangan yang berlaku yakni berdasar atas UU No. 15 tahun 2011 Pasal 85 butir I yang berbunyi mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan pemerintahan dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah pada saat pendaftaran sebagai calon.
"Semua sudah jelas kita bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Untuk Nurlaila, memang LKM itu mendapat gaji dari APBN tetapi hanya empat bulan saja, setelah itu gaji ya dari hasil pengembangan usahanya itu, tidak dari pemerintah lagi, jadi mereka tidak ada masalah," ungkapnya.

Satu kecamatan terdapat tiga panwascam, jadi di Gunungkidul total ada 54 panwascam yang siap mengawasi pelaksanaan pemilu 2014 mendatang.

Sabtu, 01 Juni 2013

Panwas Tak Netral, Bisa Dipecat

 
WONOSARI (KRjogja.com) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) meminta masyarakat bisa melakukan pemantauan di lapangan jika menemukan petugas panitia pengawas pemilu yang tidak independen.

Laporan tersebut akan ditindaklanjuti dan jika memang benar, panwascam bisa dikenai sanksi. “Bila laporan yang ditindaklanjuti menunjukkan panwascam terbukti tidak netral, petugas tersebut bisa dipecat,” kata Ketua Panwaslu  Buchori Ichsan di dampingi Eko Nur Cahyo panitia seleksi usai pelantikan dan pembekalan bagi 54 panwascam di RM Joglo Jawa Wonosari, Jumat (31/05/2013).

Kegiatan dihadiri Bupati Gunungkidul Hj Badingah SSos, Divisi penindakan Bawaslu DIY Ny Sri Werdiningsih SH. Dikatakan, tugas pertama bagi panwascam yakni melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih serta mengawal penetapan Daftar Calon anggota legislatif Sementara (DCS) dan Daftar Calon anggota legislatif Tetap (DCT).  (Ded)

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Justin Bieber, Gold Price in India