picasion
check out picasion gif maker
WUJUDKAN PEMILU YANG BERSIH TANPA POLITIK UANG >>>> DARI GUNUNGKIDUL KITA SELAMATKAN PEMILU INDONESIA

Selasa, 25 Februari 2014

PEMILU 2014: "Tantangan Netralitas PNS"

Bertempat di Bangsal Sewokoprojo Wonosari, Selasa 25 Februari 2014 diselenggarakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 terhadap PNS. Penyelenggara kegiatan ini adalah Kantor Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul dengan peserta perwakilan PNS dan Guru di Kabupaten Gunungkidul. 

Adapun narasumber dalam sosialisasi ini adalah Wakil Bupati Gunungkidul Drs. Immawan Wahyudi, MH, Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul M. Zainuri Ikhsan, dan Panwaslu Gunungkidul yang diwakili Budi Haryanto.

Kasus ketidaknetralan PNS dalam pemilu kenapa masih saja terjadi ? apakah karena PNS ini tidak mengetahui peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan masalah netralitas PNS, ataukah ada pemaksaan, intimidasi dari pihak lain ?Bahwa PNS harus netral dari pengaruh partai politik, sebenarnya dari aspek peraturan perundang-undangan sudah jelas di atur mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 


Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur Negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan Partai Politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, antara lain ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai warga Negara dan anggota masyarakat diperbolehkan mengikuti kegiatan kampanye sebagai Peserta Kampanye.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, masalah netralitas Pegawai Negeri Sipil sudah di atur dalam Pasal 4 angka 12, 13, 14, dan 15.

Sanksi bagi PNS yang tidak Netral
Undang-undang no 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 86 ayat 2 menyatakan bahwa pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: (e) pegawai negeri sipil. Pasal 88, dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 1 dan ayat 2 (e) oleh pelaksana kampanye dan peserta Kampanye Pemilu, maka KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan saknsi sebagimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 86 adalah merupakan tindak pidana pemilu dengan sanksi pasal (278): setiap Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah mengatur dengan tegas dan jelas sanksi hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar netralitas, yakni penjatuhan hukuman disiplin sedang ( di atur pada Pasal 12, angka 6, 7, 8, dan 9), dan penjatuhan hukuman disiplin berat (di atur pada Pasal 13, angka 11, 12, dan 13).

Rabu, 12 Februari 2014

Satu Juta Relawan Siap Mengawal Pemilu 2014

Pemilu adalah instrument demokrasi. Sebagai instrument demokrasi, keber-hasilan pelaksanaan pemilu sangat tergantung pada hadirnya partisipasi dari segenap stake holder penting dalam pelaksanaan pemilu. Salah satu aspek terpenting partisipasi public terhadap keberhasilan pemilu adalah kesediaan public untuk terlibat dalam mengawasi dan mengawal pelaksanaan seluruh tahapan pemilu. Hal itu karena keterlibatan public dalam pengawasan pemiluakan mendukung terwujudnya integritas pelaksanaan pemilu. Dengan pelaksanaan pemilu yang memiliki integritas tinggi, maka akan membuat hasil pemilu dengan mudah diterima oleh publik, sehingga pejabat publik yang terpilih lewat pemilu akan memiliki legitimasi tinggi, sehingga pemerintahan yang terbentuk dapat berjalan secara efektif.
Dengan pengawasan pemilu secara terstruktur, massif dan sistematis dari segenap elemen lembaga pengawas pemilu dan didukung oleh pengawasan partisipatif oleh public akan menutup peluang terjadinya pelanggaran dan manipulasi dalam proses pelaksanaan pemilu dan sekaligus akan mendukung terlaksananya pemilu yang bebas dan fair. Namun realita subyektif keterbatasan personal dan daya dukung lembaga formal pengawas pemilu menuntut hadirnya pengawasan partisipatif dari segenap mitra strategis pengawas pemilu. PerguruanTinggi (PT), sekolah(SLTA) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) merupakan elemen strategis yang sangat diharapkan memberikan dukungan terhadap hadirnya pengawasan partisipatif oleh public.
Untuk mendorong hadirnya pengawasan partisipatif oleh public, Panwaslu Kabupaten Gunungkidul sejak bulan November 2013 membuka peluang bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam mensukseskan Pemilu 2014 dengan Gerakan Sejuta Relawan. Gerakan ini sampai dengan saat sekarang sudah terdata sebanyak 852 Relawan, 93 Duta Pengawas Pemilu. Para relawan pengawas pemilu ini diisi oleh para mahasiswa dan aktivis Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Sedangkan Duta Pengawas Pemilu berasal dari para  pelajar sekolah menengah tingkat atas. Jika para relawan pengawas pemilu akan mengambil peran dalam pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu, maka para duta pengawas pemilu akan mengambil peran dalam kampanye untuk pemilu tertib dan demokratis serta pendidikan pemilih pemula.

Selasa, 11 Februari 2014

Jelang Kampanye Rapat Umum Dir. Reskrim Polda DIY Berkunjung ke Panwaslu


Dir Reskrim Polda DIY Harapkan Panwaslu ProfesionalWonosari,(sorotgunungkidul.com)--Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Gunungkidul hari ini Selasa (11/02/2014) mendapat kunjungan kerja dari Direktur Reskrim Polda DIY, Kombes Pol Karyoto S.IK, Kasat Reskrim Polres Gunungkidul, AKP Suhadi SH dan Kasi Pidum Kejari Wonosari, Paulus Krisna Hadi SH. Kunjungan kerja ini dalam rangka melakukan monitoring kesiapan Panwaslu terhadap Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu.

Dir Reskrim Polda DIY  Kombes Karyoto,SiK mengatakan beberapa point yang menjadi garis besar dalam kunjungan singkat tersebut. "Dalam Premilu 2014 Panwaslu harus berperan aktif dan berkoordinasi dengan Polri/ TNI, Kejaksaan agar mudah dalam berkomunikasi. Selain itu Panwaslu dalam menjalani tugasnya harus profesional agar tak memicu adanya konflik dan disini, sebagai aparat penegak hukum Polri dan TNI dalam posisi netral. Jadi jika ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Pemilu bisa dibawa ke Gakkumdu," katanya.

Sedangkan Budi Hariyanto, Divisi Pengawasan Panwaslu Gunungkidul menyatakan "kunjungan kerja kali ini untuk memastikan bahwa di Gunungkidul, Hubungan antara Panwaslu Gunungkidul, Kepolisian dan Kejaksaan sudah ada kerjasama yang harmonis". Kerajasama tiga pihak yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu harus dipastikan sangat baik, karena pemahaman antar lembaga tersebut akan menentukan keberhasilan penegakan hukum dan memberi rasa keadilan pada saat pelaksanaan kampanye peserta pemilu". katanya.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Justin Bieber, Gold Price in India